Tribratanews.polri.go.id – Belitung Timur. Kapolres Belitung Timur (Beltim), AKBP Jojo Sutarjo, S.I.K, M.H., bersama dengan Kajari Kab. Beltim Abdur Kadir dan didampingi Kasat Intelkam Polres Belitung Timur menyerahkan dan mensosialisasikan maklumat Kapolri Nomor:Mak/3/IX/2020 tentang kepatuhan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020, penyerahan maklumat ini diterima langsung ketua tim sukses masing-masing paslon Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur, Rabu, (23/09/2020).
Kapolres Belitung Timur mengatakan bahwa dengan adanya Maklumat Kapolri ini, seluruh peserta Pilkada diharapkan mematuhi standar protokol kesehatan dalam setiap tahapan pesta demokrasi tersebut.
.jpg)
Adapun isi Maklumat Kapolri Nomor: Mak/3/IX/2020 tertanggal 21 September 2020 itu yakni:
1. Pemilihan Kepala Daerah 2020 merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara konstitusional yang dilindungi Undang-undang, maka diperlukan penegasan pengaturan agar tidak menjadi Klaster baru penyebaran Covid-19.
2. Untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kepada penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang terkait dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada adaptasi kebiasaan baru, dengan ini Kapolri mengeluarkan maklumat:
a. Dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020, tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan Covid-19.
b. Penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang terkait pada setiap tahapan pemilihan wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
c. Pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan.
d. Setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan pemilihan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi atau sejenisnya.
3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan Kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat.
