Denpasar, Bali – Pemerintah Indonesia dan seluruh aparat keamanan bergerak sigap dalam mengatur strategi pengamanan untuk menyongsong pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Hal ini dilakukan khususnya di wilayah-wilayah yang dipetakan memiliki risiko tinggi terjadinya konflik. Keamanan menjadi prioritas utama untuk menjamin Pilkada berjalan dengan damai.
Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Polisi Verdianto I. Biticaca menyoroti adanya delapan provinsi yang masuk dalam kategori rawan konflik saat penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 mendatang. Ia menekankan pentingnya penanganan wilayah rawan ini dengan mencermati dan proaktif dalam menghadapi potensi-potensi kerawanan.
“Kami mohon kepada rekan-rekan Kapolres yang daerahnya rawan, tolong didalami lagi. Tolong proaktif apakah kerawanan ini benar-benar,” ujar Verdianto saat memberikan paparan dalam rapat koordinasi pengamanan Pilkada 2024 di Denpasar, pada hari Selasa (30/7/2024).
Pemetaan rawan konflik yang disusun oleh Polri mencakup provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Jawa Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nanggroe Aceh Darusalam, berlandaskan pada Indeks Potensi Kerawanan Pilkada (IPKP) dengan dimensi yang luas mulai dari penyelenggara hingga gangguan nyata.
Baca Juga : Polri Pemetaan Kerawanan Pilkada 2024 untuk Pastikan Kelancaran Pemilu
Para Kapolda dan Kapolres diimbau untuk melakukan berbagai upaya preventif termasuk sosialisasi Pilkada yang bersifat damai dan peningkatan pengamanan di titik-titik yang dianggap kritis. Pentingnya koordinasi antara Polri, TNI, dan aparat keamanan lainnya juga ditekankan untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada 2024 berlangsung dalam kondisi yang kondusif.
Jalinan kerja sama ini harus terus dipupuk agar daerah-daerah yang sebelumnya dikenal rawan dapat terbebas dari potensi kerusuhan dan menjamin pelaksanaan Pilkada yang lancar serta aman.
Menkopolhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto juga menyampaikan elemen penting lainnya dalam menciptakan Pilkada yang aman dan damai, yaitu penjagaan netralitas oleh TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam rapat koordinasi yang sama, beliau menegaskan bahwa nilai netralitas harus menjadi bagian dari budaya dan kesadaran individu untuk menunjang kualitas dan integritas Pilkada.
“Penting menjaga netralitas TNI, Polri dan ASN. Nilai-nilai netralitas harus ditanamkan dalam diri masing-masing individu dan menjadi sebuah budaya serta kesadaran pribadi agar Pilkada dapat berkualitas dan berintegritas serta memiliki legitimasi di mata masyarakat,” kata Menko Polhukam yang tegas dalam pendiriannya.
Strategi ketat pengamanan Pilkada Serentak 2024 yang dicanangkan ini bukan hanya sebuah upaya menciptakan stabilitas politik di daerah, tetapi juga merupakan respons atas berbagai dimensi kerawanan yang telah terpetakan. Rencana kontingensi keamanan Pilkada, sinergi TNI-Polri, hingga penegakan hukum merupakan bagian dari kerangka besar yang dirancang untuk menjamin pelaksanaan Pilkada yang damai, bermartabat, dan diakui oleh seluruh lapisan masyarakat.
Baca Juga : Presiden Joko Widodo Tekankan Profesionalitas Polri dalam Persiapan Pilkada Serentak 2024
Dapatkan informasi terupdate berita kami. Untuk kerjasama lainya bisa kontak email atau sosial media polrinews lainya.
Test komentar
Sekadar test komentar 1