SURABAYA – Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk asosiasi transporter, pengusaha logistik, dan pengemudi, untuk bersama merealisasikan target nol kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan pada tahun 2027. Ajakan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (23/10).
Aan menegaskan pentingnya upaya ini sesuai arahan Presiden karena dampak kendaraan over dimension over load sangat besar terutama terhadap keselamatan pengguna jalan. Data menunjukkan bahwa angkutan barang dengan dimensi dan muatan lebih merupakan kontributor kedua tertinggi penyebab kecelakaan lalu lintas setelah sepeda motor, dengan kontribusi sekitar 10-12 persen dari total kecelakaan.
“Dampak kendaraan over dimension over load terhadap keselamatan sangat signifikan, termasuk fatalitas korban meninggal dunia yang memprihatinkan,” ujar Aan.
Selain isu keselamatan, kendaraan lebih dimensi dan muatan juga merusak infrastruktur jalan yang dibiayai negara, memperpendek usia kendaraan, serta menyebabkan kemacetan dan polusi. Oleh karena itu, menurut Dirjen Aan, komitmen bersama menjadi kunci sukses pencapaian nol kendaraan tersebut.
Pemerintah telah menyusun Sembilan Rencana Aksi Nasional (RAN) yang fokus pada integrasi data, penegakan hukum berbasis digital, dan harmonisasi regulasi guna mencapai target ini. RAN juga mengatur pemberian insentif dan disinsentif untuk memotivasi badan usaha angkutan dan pengelola kawasan industri agar patuh pada kebijakan nol kendaraan over dimension dan over load.
Menjawab kekhawatiran tentang dampak ekonomi penerapan kebijakan ini, Aan memaparkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta dan Jawa Barat yang menunjukkan kenaikan biaya logistik hanya sebesar 3,3 persen. Dampak inflasi pun sangat kecil, berkisar antara 0,02 hingga 0,14 persen, dan justru diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,06 hingga 0,08 persen.
“Hasil survei ini menunjukkan tidak ada alasan untuk khawatir. Kebijakan nol kendaraan over dimension over load justru berpotensi meningkatkan iklim investasi dan memberi keuntungan ekonomi bagi pengusaha logistik dan pemilik kendaraan,” jelas Aan.
Survei BPS juga mengindikasikan manfaat sosial dan infrastruktur dari kebijakan ini, yakni penurunan kecelakaan sebesar 22 persen yang melibatkan angkutan logistik. Selain itu, ada potensi efisiensi dan penghematan biaya infrastruktur hingga Rp1,4 hingga 2,8 triliun per tahun, yang bisa dialokasikan untuk pengembangan sektor lain dalam ekosistem angkutan logistik.
“Mari sukseskan zer0 kendaraan over dimension over load pada 2027 dengan niat baik untuk menyelamatkan korban lalu lintas. Komitmen hari ini akan menyelamatkan ribuan nyawa di masa depan,” tutup Dirjen Aan dalam pengarahan umum FGD tersebut.
