Setiap hari, ribuan pengemudi angkutan barang menempuh jalan panjang untuk mengantarkan bahan pangan, obat-obatan, hingga material pembangunan ke seluruh penjuru Indonesia. Di tengah upaya Korlantas Polri mewujudkan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) pada 2027, keselamatan para pengemudi ini menjadi perhatian utama, mengingat data kecelakaan lalu lintas nasional mencatat lebih dari sepersepuluh kasus kecelakaan melibatkan kendaraan angkutan barang.
Jakarta – Jalan raya Indonesia setiap hari dipadati kendaraan pengangkut barang yang menjaga roda perekonomian tetap berputar. Truk-truk itu membawa bahan pangan ke pasar, obat-obatan ke rumah sakit, dan material bangunan ke berbagai proyek di seluruh negeri. Di balik kelancaran distribusi itu, ada pengemudi yang bekerja menempuh jarak jauh, sering kali tanpa mengenal waktu istirahat yang layak.
Pekerjaan ini bukan sekadar profesi mengemudikan kendaraan. Bagi banyak pengemudi, ini adalah bentuk pengabdian yang menjaga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi setiap hari. Namun risiko yang mereka hadapi di jalan juga tidak kecil. Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas nasional tahun 2024, tercatat 150.906 kasus kecelakaan dengan 26.839 korban meninggal dunia, dan sekitar 10,5 persen di antaranya melibatkan kendaraan angkutan barang.
Angka ini menjadi salah satu alasan Korlantas Polri terus mendorong program Zero Over Dimension Over Load (ODOL) yang ditargetkan berlaku penuh mulai 1 Januari 2027. Kebijakan ini bukan ditujukan untuk mempersulit pengemudi, melainkan untuk menekan risiko kecelakaan yang mengintai mereka setiap hari di jalan.
Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho yang saat ini digantikan oleh Irjen Pol. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum. menegaskan bahwa penegakan aturan ODOL akan dijalankan secara bertahap, dengan tetap mengedepankan pendekatan yang menghargai pengemudi sebagai mitra, bukan sekadar objek penindakan.
“Nantinya, kami akan melakukan penegakan hukum secara humanis hingga tegas. Selain itu, penegakan hukum juga dilakukan dengan memanfaatkan transformasi digital,” kata Irjen Agus.
Pendekatan humanis ini penting karena pengemudi bukan pihak yang berdiri sendiri dalam rantai distribusi logistik. Keputusan soal muatan dan spesifikasi kendaraan sering kali berada di luar kendali mereka, sementara risiko keselamatan justru paling besar mereka tanggung di jalan. Karena itu, edukasi dan sosialisasi menjadi tahap awal sebelum penindakan hukum diberlakukan penuh, sembari mengapresiasi kerja keras pengemudi yang selama ini menopang distribusi logistik nasional.
Setiap kendaraan yang melintas membawa lebih dari sekadar muatan. Di baliknya ada pengemudi yang mempertaruhkan waktu dan tenaga demi memastikan kebutuhan masyarakat sampai tepat waktu. Menjaga keselamatan mereka, dengan begitu, sama artinya dengan menjaga kelangsungan logistik dan perekonomian nasional.
