JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah mengembangkan penyidikan kasus penyadapan ilegal dengan metode yang profesional, objektif, serta berdasarkan alat bukti yang sah. Informasi ini disampaikan oleh Polri di Jakarta pada Selasa (17/11/2026), yang menyatakan bahwa kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan ditangani oleh tim khusus di bawah pimpinan Kepala Bareskrim Polri.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa naiknya status perkara ke penyidikan bukan berarti dugaan tindak pidana makar telah terbukti. “Saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan,” ujar Isir di Jakarta. Penyidikan merupakan proses pengumpulan alat bukti guna memperjelas suatu dugaan tindak pidana, dan hingga kini belum ada tersangka dalam kasus dugaan makar tersebut.
Polri juga sedang mendalami barang bukti yang disita serta memeriksa saksi-saksi terkait kasus penyadapan ilegal. Penyelidikan ini ditekankan untuk didasarkan pada pembuktian bukan dugaan semata. Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menegaskan, “Belum, belum ada tersangka. Masih dalam proses penyidikan. Kami sedang mengumpulkan alat bukti dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi.”
Selain itu, Polri mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain yang berkaitan dengan kasus ini. Setiap penetapan tersangka baru akan diumumkan secara resmi melalui keterangan Polri. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Bareskrim untuk menegakkan hukum tanpa diskriminasi terhadap jabatan ataupun latar belakang pihak yang diperiksa.
Dalam perkara inti, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka atas kasus penyadapan ilegal, yakni LSP, AS, EH, dan SU. Proses penyidikan terhadap mereka masih berlangsung.
Sementara itu, pengawas internal Polri memproses sidang kode etik secara tertutup bagi EH pada hari yang sama. Sidang kode etik LSP dijadwalkan berlangsung pekan depan, sedangkan sidang untuk SU belum ditentukan karena yang bersangkutan masih menjalani perawatan. Penegakan hukum pidana dan pengawasan internal ini berjalan paralel sesuai kewenangan masing-masing, memastikan prosedur akuntabel dan transparan.
Secara hukum, perkara penyadapan ilegal dan dugaan makar memiliki dasar yang berbeda. Untuk penyadapan ilegal, para tersangka dikenakan Pasal 258 serta Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP Nomor 1 Tahun 2023 serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Sedangkan makar diatur secara terpisah dalam KUHP sebagai ancaman terhadap keamanan negara, dan penerapan pasal terkait disesuaikan dengan hasil penyidikan dan alat bukti yang ditemukan.
Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 mengatur penegakan kode etik anggota Polri melalui Komisi Kode Etik Polri. Status tersangka bukan berarti seseorang bersalah secara hukum karena keputusan akhir berada di tangan pengadilan.
Polri mengimbau masyarakat untuk mengikuti perkembangan kasus hanya melalui saluran resmi Polri dan Bareskrim guna mendukung proses penyidikan yang objektif dan adil. Masyarakat juga diminta tidak menyebarluaskan nama pihak yang belum berstatus tersangka demi menjaga integritas proses hukum.
Sumber: Detik, Antara, CNN














