JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Irjen EHS. Putusan tersebut diambil dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang berlangsung di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026). Irjen EHS terbukti terlibat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengonfirmasi bahwa majelis hakim sidang KKEP menyatakan tindakan Irjen EHS sebagai perbuatan tercela sebelum memberikan sanksi administratif tertinggi tersebut. “Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH,” ujar Brigjen Trunoyudo di Gedung Propam Polri.
Sidang etik yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 18.00 WIB itu dipimpin oleh Komjen Pol. Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi, didampingi oleh Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua, serta anggota Irjen Pol. Untung Widyatmoko, Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol. Tony Aryadi Effendi.
Komisioner Kompolnas Choirul Anam yang memantau jalannya persidangan menyatakan bahwa proses pemeriksaan saksi dan ruang pembelaan bagi terduga pelanggar telah berjalan sesuai prosedur dan akuntabel. Meski mengajukan banding atas vonis, Irjen EHS sempat menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf di hadapan majelis. “Juga ada ucapan walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Anam.
Kasus ini merupakan bagian dari skandal penyadapan ilegal yang dilaporkan bermula sejak 2025. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, di antaranya mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal LSP, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol. AS, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol. SU, serta Irjen EHS. Target penyadapan meliputi nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto, para menteri, pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, media, tokoh ormas, hingga aktivis LSM.
Penyidik memberlakukan pasal berlapis sesuai masing-masing peran tersangka, meliputi:
- Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara.
- Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE terkait penghilangan data elektronik dengan ancaman maksimal 8 tahun.
- Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait akses ilegal, ancaman maksimal 6 atau 7 tahun.
- Pasal 20 huruf c dan/atau d KUHP terkait dugaan turut serta atau menggerakkan orang lain dalam tindak pidana dengan penyalahgunaan kekuasaan.
Saat ini, Jenderal LSP, Irjen Pol. AS, dan Irjen EHS telah ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara, Irjen Pol. SU belum ditahan karena menjalani pemulihan kesehatan. Irjen Pol. AS telah terlebih dahulu dijatuhi vonis PTDH pada sidang etik 10 November 2026 dan mengajukan banding.
Perkembangan terbaru menunjukkan adanya dimensi pidana yang lebih luas, dengan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri meningkatkan status kasus dugaan makar ke penyidikan. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro mengungkap bahwa penyidik menemukan sebuah rumah milik Irjen EHS di Cipete, Jakarta Selatan, yang digunakan sebagai posko kendali dalam dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko (makar) oleh EH,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Rabu (18/11). Penyidik telah melakukan penggeledahan dan olah TKP pada Selasa malam (17/11), namun rincian barang bukti yang disita belum diumumkan kepada publik. “Untuk perkembangan akan disampaikan saat press conference lengkap,” pungkasnya.
Sumber: Tribunnews, CNN Indonesia, detikcom, Kompas.com














