Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah beberapa lokasi yang diduga sebagai posko dalam kasus dugaan makar, terkait pengembangan perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penggeledahan dan olah TKP dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti yang menjadi dasar penyidikan guna mengungkap konstruksi dugaan tindak pidana secara menyeluruh.
Salah satu lokasi yang digeledah adalah sebuah rumah di Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa malam (17/11/2026). Rumah itu diduga menjadi posko tersangka EHS, yang terlibat dalam kasus penyadapan ilegal. Kepala Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, mengonfirmasi kegiatan ini kepada wartawan pada Rabu (18/11/2026).
“Ada beberapa posko yang kami lakukan olah TKP dan pemeriksaan sebagai bagian pengumpulan bukti tindak pidana makar,” ujar Susatyo di kantor Bareskrim Polri, Jakarta.
Penggeledahan ini merupakan tindakan paksa dalam proses hukum pidana untuk mencari dan mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan kasus makar. Barang bukti tersebut nantinya akan diuji untuk memverifikasi rangkaian peristiwa, para pelaku, serta keterkaitannya dengan kasus penyadapan ilegal.
Hasil pengumpulan bukti akan dibahas dalam gelar perkara awal yang dijadwalkan pada Kamis (19/11/2026) bersama tim internal dan saksi ahli. Dalam gelar perkara tersebut, penyidik akan mendalami konstruksi perkara berdasarkan keterangan para ahli. Namun, Susatyo menegaskan bahwa gelar perkara awal bukan langkah untuk menetapkan tersangka.
Susatyo juga menegaskan bahwa penggeledahan tidak berarti dugaan makar telah terbukti. Hingga laporan terakhir, Polri belum menetapkan tersangka terkait perkara dugaan makar. Penyidik juga belum mempublikasikan hasil penggeledahan guna menjaga kelancaran proses pembuktian.
“Perkembangan tindak pidana terhadap keamanan negara—makar—akan disampaikan saat konferensi pers lengkap,” kata Susatyo.
Perkara dugaan makar ini diselidiki secara terpisah dari kasus pokok penyadapan ilegal yang telah menetapkan empat tersangka, yakni LSP, AS, EHS, dan SU. Secara terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) menetapkan perbuatan EHS sebagai tindakan tercela dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) pada Selasa (17/11/2026). EHS mengajukan banding atas keputusan tersebut.
Secara hukum, perkara penyadapan ilegal dijerat dengan Pasal 258 serta Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP Nomor 1 Tahun 2023, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sedangkan tindak pidana makar diatur dalam KUHP sebagai pelanggaran terhadap keamanan negara, dengan penerapan pasal yang menyesuaikan hasil penyidikan dan alat bukti.
Penegakan kode etik anggota Polri, termasuk proses banding, diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia. Status tersangka bukan berarti seseorang bersalah karena hal itu hanya dapat diputuskan pengadilan.
Polri mengimbau masyarakat untuk mengikuti perkembangan kasus ini melalui keterangan resmi Bareskrim dan tidak menyebarkan klaim terkait barang sitaan atau nama pihak yang belum ditetapkan sebagai tersangka.
Sumber: Antara, Kumparan, CNN.














